Kendari – Warga Punggaloba Keluhkan Masalah Longsor, Desak DPRD Kota Kendari Perjuangkan Jalan dan Tanggul. Keterbatasan infrastruktur dasar menjadi keluhan utama warga Kelurahan Punggaloba saat menyambut masa reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ami, pada Sabtu (1/11/ 2025).
Dalam pertemuan yang bertujuan menyerap aspirasi tersebut, fokus utama masyarakat adalah mendesak perbaikan akses jalan, penerangan, drainase, hingga pembangunan tanggul penahan longsor. Sejumlah perwakilan warga secara langsung menyampaikan kebutuhan vital tersebut kepada legislator dari daerah pemilihan (Dapil) tersebut.
“Kami sangat berharap, di sini dibuatkan lampu jalan, kemudian jalan setapak, drainase, serta tanggul karena wilayah kami rawan longsor,” ujar salah seorang perwakilan warga,
menegaskan urgensi permasalahan tersebut.
Keluhan ini mencerminkan kondisi riil di Punggaloba, di mana akses mobilitas warga masih terhambat akibat minimnya jalan setapak yang layak, serta risiko bencana tanah longsor yang mengintai, terutama di musim hujan.
Ketiadaan lampu jalan juga disorot sebagai faktor yang mengganggu keamanan dan aktivitas malam hari. Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Kota Kendari, La Ami, menyatakan komitmennya untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi tersebut ke ranah kebijakan dan anggaran pemerintah kota.
“Tadi beberapa aspirasi dari masyarakat sudah kami tampung, dan ini menjadi prioritas. Akan kami perjuangkan pada saat masa sidang nanti untuk disampaikan kepada stakeholder terkait, terutama dinas teknis yang membidangi jalan, penerangan, dan mitigasi bencana,” tutur La Ami.
Politisi ini menekankan bahwa kegiatan reses adalah momentum penting untuk memastikan suara masyarakat benar-benar tersalurkan dan diterjemahkan menjadi program pembangunan yang konkret di tingkat kelurahan. Rapat ini menindaklanjuti surat dari para kepala desa yang mempertanyakan status dan program pembangunan jalan penghubung antar desa seperti Cempaka Putih, Jatiwaringin, Sebungsu, Tumbang Mujam, Luwuk Sampun, Mirah, dan Tanjung Jorong.
Baca Juga : Motor Honda CRF hingga Yamaha Mio M3 Disita Polisi dari Tangan Pelaku Curanmor 48 TKP di Kendari
Mereka menyuarakan keprihatinan atas kondisi jalan poros yang rusak parah dan dinilai menghambat aktivitas masyarakat. Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menegaskan bahwa pihaknya akan memilah dan menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kemampuan anggaran daerah. Ia juga menyebut, peran investor melalui program CSR perlu didorong untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah pelosok.
“Kami dorong Dinas Bina Marga lebih perhatian terhadap jalan-jalan di pedalaman. Apalagi sumber daya alam kita terus keluar dari sana, harus diimbangi dengan infrastruktur yang layak,” katanya.Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, menambahkan bahwa infrastruktur Dapil 5 akan menjadi perhatian pihaknya, terutama jalan poros dan gorong-gorong yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. “Kami komit untuk pembangunan di wilayah ini,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Sementara itu, anggota infrastruktur DPRD Dapil 5, Seto Hadi, mengatakan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) mereka belum bisa direalisasikan tahun ini. Namun ia berharap tahun 2026 bisa menjadi momentum untuk mendorong pembangunan, terutama infrastruktur pendukung kawasan wisata seperti air terjun dan rumah Betang Tumbang Gagu di Tualan Hulu.
Rapat juga dihadiri sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Hendra Sia (Perindo), Andi Lala (Gerindra), M Abadi (PKB), serta Edy Mashami dari Dapil 3. Mereka sepakat bahwa sinergi antara pemerintah dan desa sangat penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur tepat sasaran dan merata di wilayah pedalaman.
